SWOT

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan perikanan :
melalui analisis  SWOT (Strenght/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunity/Peluang, dan Threat/tantangan) berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dħ abarkan se bagai berikut.

a.       Weakness/Kelemahan
Keterbatasan modal  finansial membuat alokasi belanja pendapatan di utamakan untuk pemenuhan kebu tuhan sehari-hari, sehingga kepentingan jangka panjang seringkali diabaikan. Komunitas pesisir di Palabuhan Ratu juga tergolong individualis. Tidak hanya karena profesi mereka yang menghabiskan waktu lebih banyak di dermaga dan di laut, sehingga mereka kekurangan waktu untuk bersosialisasi. Tekanan ekonomi juga membuat mereka selalu berusaha mencari peluang memperoleh keuntungan meski merugikan orang lain. Kebiasaan seperti ini sangat menyulitkan komunitas pesisir untuk membangun jaringan di luar komunitasnya atas dasar kepercayaan.
Di sisi lain, perangkat desa yang seharusnya mampu mengorganisir masyarakat belum bekerja maksimal. Sikap oportunis perangkat desa, seperti menyelewengkan bantuan pemerintah telah menjatuhkan kredibilitas mereka di hadapan komunitas. Sebagai akibatnya komunitas tidak terorganisir dengan baik karena kepercayaan di antara sesama anggota komunitas juga rendah.
b.      Threat/Ancaman
Meskipun, kaya akan potensi sum berdaya alam serta memiliki dukungan infrastruktur yang baik tetapi pengelolaan kinerja sektor perikanan yang tidak maksimal, serta beberapa ketimpangan relasisosial antar aktor telah menekan komunitas pesisir. Selain itu, ada pula faktor yang sulit dikendalikan seperti bahaya tsunami.
Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak maksimal gagal memutus mata rantai ekonomi yang selama ini tidak adil bagi nelayan. Kelompok sosial strata bawah dalam komunitas pesisir selalu terjebak dalam utang-piutang dengan bakul/pengusaha/pengijon yang sudah terlebih dahulu ’membeli’ hasil tangkap mereka dengan memberikan pinjaman modal untuk melaut. Proses jual-beli ikan di Palabuhanratu sebenarnya lebih banyak terjadi di luar TPI.
Upaya-upaya pemberdayaan maupun bantuan yang diberikan untuk komunitas pesisir strata bawah tidak berjalan dengan lancar. Ada dua faktor yang melatar belakanginya. Pertama, integritas pelaksana program tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui perangkat desa selalu ’menguap’ sebelum sampai ke warga. Kalau pun sampai, seringkali salah sasaran. Hasil survey telah menunjukkan banyaknya warga yang kecewa dengan kinerja koperasi maupun pelaksanaan program bantuan yang selama ini berjalan.  Kedua, warga akhirnya menja  diapatis. Kepercayaan antara warga dengan institusi yang menjalankan program bantuan atau pemberdayaan begitu rendah. Tidak sedikit juga warga yang tidak mau tahu secara sengaja menyalahi prosedur bantuan maupun program pemberdayaan yang diberikan kepada mereka.
c.       Strenght/Kekuatan
Masyarakat Pelabuhanratu, khususnya yang berada di daerah pesisir, memiliki keahlian melaut yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Keahlian ini merupakan potensi tersen diri yang dimiliki warga, baik disadari secara langsung maupun tidak. Dengan keahlian tersebut, sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Ratu mempertahankan mata pencaharian di bidang perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintahan lokal telah mengundang masuknya investor ke dermaga, yakni PT AGB Palabuhanratu (Korea) dan PT URI (Jakarta). Kedua perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ikan dan pengolahan ikan tersebut tidak bisa membeli ikan segar langsung dari nelayan. Mereka harus membelinya lewat perantara pedagang, yang tidak lain adalah para pengusaha lokal yang terlebih dahulu meminjamkan ongkos melaut bagi nelayan. Nelayan-nelayan yang tidak mau atau tidak mampu mengikuti pola ekonomi seperti ini, akan tersingkir. Mereka adalah nelayan buruh. Mereka tidak berani terlibat utang-piutang dengan pemilik modal. Akibatnya, rantai ekonomi mereka hanya sampai pada penjual an hasil tangkap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa meminjam ke bank keliling (lintah darat), yang memberikan pinjaman dengan pengembalian harian, misalnya pinjaman Rp200.000 deng an pengembalian Rp3.000,00 per hari selama seratus hari. Penduduk lokal di Kecamatan juga tidak memiliki banyak pilihan lapangan kerja. Tidak ada pabrik yang dekat dengan lokasi kecamatan. Kalaupun ada lapangan kerja seperti sektor pariwisata, mayoritas komunitas pesisir yang hanya tamatan SD akan kesulitan untuk bersaing mengisi posisi di sana. Warga-warga yang tidak bisa bersaing tersebut akhirnya hanya bisa melaut. Bila punya modal lebih, mereka bisa membuka warung kelontong atau kredit motor untuk jasa ojek. Selain itu, mereka terpaksa mencari mata pencaharian jauh dari tempat tinggal mereka.Disisi lain, berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi komunitas pesisir penerapannya masih jauh dari sempurna. Jangankan memenuhi kaidah-kaidah pemberdayaan seperti pengalihan kuasa melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pedoman pokok pelaksanaan program pun kerap dilanggar. Sebagai contoh, pengelola LEPM2R, koperasi yang dħ alankan oleh warga dalam tahap institusionalisasi atau tahap ke-2 program PEMP, seringkali memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil atau besar secara langsung tanpa prosedur proposal. Semua itu dilakukan oleh LEPM2R untuk mengejar target pengguliran dan pengembalian modal dalam jangka setahun yang dikontrol oleh bank pelaksana. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah pada operasionalisasi bantuan untuk warga, baik melalui koperasi lokal ataupun perangkat desa seperti RW. Berdasarkan hasil survei evaluasi model, mayoritas responden tidak puas dengan alasan banyak nya penyelewengan oleh pengurus ataupun penyaluran yang salah sasaran. Terlalu banyak kelompok oportunis yang mencoba mengambil keuntungan dari program-program yang sebenarnya diperuntukkan untuk membantu komunitas pesisir strata bawah. Akibatnya, kemitraan antara sektor publik (pemerintah)nya sehari-hari. Mereka tentunya mengetahui lokasi-lokasi perairan dengan potensi perikanan yang baik. Mereka memiliki keahlian dalam menyiasati keadaan laut yang tidak menentu termasuk pengaruhnya terhadap hasil tangkapan para nelayan. Pada bulan-bulan tertentu, terutama musim penghujan, beberapa jenis ikan sulit dicari. Keadaan ini mereka atasi dengan menggunakan peralatan yang berbeda-beda sesuai dengan musim untuk memperoleh jenis tangkapan yang berbeda sesuai keadaan. Dengan demikian, mereka tetap memperoleh hasil tangkapan meski sebenarnya keadaan laut tidak menguntungkan. Apabila ke ahlian ini didukung oleh teknologi dan peralatan yang tepat, maka hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dipastikan dapat lebih besar.
d.      Opportunity/Peluang
Peluang pertama berasal dari potensi sumber daya alam perikanan yang terhampar luas di jalur pantai selatan pulau Jawa ini. Dengan memiliki panjang garis pantai 117 km dan area fishing ground  seluas 702 km2, Kecamatan Pelabuhan Ratu sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Suka bumi memang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Jika dikelola dengan baik, kekayaan alam ini adalah potensi besar yang dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya.
Pantai sepanjang pesisir Pelabuhan Ratu juga memiliki keindahan yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata . Di sepanjang pantai terdapat banyak penginapan dan hotel yang berdiri. Keindahan karang-karang yang berada di daerah pariwisata Karang Hawu, menjadi salah satu tujuan pariwisata. Ombaknya yang cukup besar memungkinkan beberapa titik dapat digunakan sebagai lokasi bagi olahraga surfng. Banyak turis lokal maupun mancanegara datang ke tempat ini.
Sejumlah LSM lokal telah berdiri di Kecamatan Pelabuhanratu. Mulai dari koperasi, yayasan sosial, hingga HNSI. Masing-masing organisasi kemasayrakatan tersebut menjalankan fungsi yang tujuannya untuk memabantu komunitas pesisir.
Advertisements

Comments are closed.